Foto : Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada Serah Terima Jabatan serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Masa Jabatan 2025-2030 di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, pada Rabu (5/3/2025).
kabarprobolinggo.com - Serah Terima Jabatan (Sertijab) serta Rapat Paripurna Penyampaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Masa Jabatan 2025-2030 dilangsungkan di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu(5/3/25), acara tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa, dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan itu, Khofifah Indar Parawansa antara lain meminta Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari untuk menyiapkan lahan guna mendukung Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat.
“Daerah diminta menyiapkan lahannya dan pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar untuk satu unit sekolah,” kata Gubernur Jatim Khofifah.
Sekolah Rakyat merupakan sekolah yang digagas guna mencegah anak putus sekolah serta memperkuat karakter dengan konsep boarding school dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Mengingat hal ini merupakan gagasan Pemerintah Pusat, maka khofifah berharap Pemerintah Propinsi Jawa Timur mendapat alokasi 40 sekolah yang tersebar di 38 kota/kab serta 2 sekolah untuk tingkat Propinsi.
Menurut Khofifah, realisasi program Sekolah Rakyat ini perlu direalisasikan, mengingat program ini akan menimbulkan efek berangkai, khususnya peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, termasuk pengelolaan asrama, penyediaan makanan, serta penciptaan lapangan kerja bidang pendidikan.
“Dalam waktu dekat ini bisa menyerap tenaga kerja dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kualitas SDM dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), sekaligus menyiapkan generasi emas 2045,” ujarnya.
Gubernur Khofifah berencana menggelar rapat koordinasi pada 9 Maret dengan melibatkan Menteri Sosial (Mensos), Menteri ATR/BPN, serta Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), serta seluruh bupati/wali kota dan Kepala Bappeda. Hal ini dimaksudkan Untuk mempercepat realisasi program tersebut
“Pak Mensos menangani program ini sesuai arahan Presiden. Menteri ATR/BPN akan memastikan kepastian hukum lahan, sementara Menteri Desa akan mengonfirmasi pemanfaatan Dana Desa dan koperasi desa,” kata Khofifah.
Sementara itu pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yang
mencapai 5,32 persen pada 2024, meningkat dari 2,79 persen pada 2023, mendapat perhatian khusus dari Khofifah. Ia mengingatkan agar pembangunan daerah tetap selaras dengan RPJMD provinsi maupun nasional.
"Tentu kenaikan ini harus dibangun dengan sinergi semua elemen perangkat daerah,” kata Khofifah.
Gubernur JawaTimur itu juga menegaskan pentingnya percepatan pembangunan melalui pengintegrasian kebijakan Panca Cita Kota Mojokerto dengan Nawa Bhakti Satya provinsi maupun Astacita pemerintah pusat.
“Kita juga punya 10 Program Quick Win sebagai langkah percepatan. Ini harus in-line dengan pemerintah pusat dan provinsi,” ujar Khofifah. (*/Por)
0 Comments