Foto: Walikota Probolinggo dr. Aminudin bersama Ka Dinas Sosial PPPA Rey Suwigtyo, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Ka Disdikbud Siti Romlah serta Unsur Instansi terkait, dalam kegiatan peninjauan lokasi.
Kota Probolinggo, kabarprobolinggo.com - Kementerian Sosial menunjuk Kota Probolinggo sebagai salah satu alternatif pertama sebagai proyek percontohan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Untuk keperluan itu, Pemkot butuh kesiapan serius, mengingat disamping kebutuhan akan lahan, ada aspek lain sebagai faktor yang harus menjadi perhatian utama dalam peninjauan ini, diantaranya, gedung serta ruangan yang memenuhi rasio kebutuhan siswa dan rasio kelas serta asrama untuk siswa maupun sarana prasarana penunjang lainnya
Untuk memastikan kelancaran program pemerintah pusat itu, Walikota Probolinggo Aminudin meninjau beberapa lokasi lahan aset milik Pemkot, pada Jumat (28/3/25), diantaranya, Rusunawa Kronong Mayangan, SDN Mayangan 4, balai Benih Ikan Kedung Asem, serta beberapa titik di kelurahan Ketapang dan kelurahan Jrebeng Kulon.
Progam Sekolah Rakyat ini ditarget sudah dibuka mulai tahun ajaran 2025/2026.
“Kita salah satu alternatif utama dari Kemensos untuk menjadi tempat percontohan Sekolah Rakyat di Indonesia, makanya kita siap-siap ini. Pada pagi hari ini saya ingin memastikan bahwa kesiapan itu berjalan sesuai dengan regulasi dan harapan dari Kementerian Sosial,” terang wali kota.
Dari penilaian Walikota saat peninjauan, lokasi yang memenuhi syarat yakni fasilitas Rusunawa Kronong Mayangan serta SDN Mayangan 4 Kelurahan Mayangan.
Usai peninjauan, Walikota dengan tegas mengatakan kesiapan pemerintah kota Probolinggo dalam merealisasikan proyek ini.
“Alhamdulillah kita dari segi lahan siap, kemudian dari segi untuk percepatan proses pembelajaran artinya penggunaan lahan-lahan yang belum dimanfaatkan dalam hal ini rusunawa kemudian ada SD yang tidak termanfaatkan itu sudah siap, kemudian nanti mulai proses pembangunan,” kata dr. Aminudin
Ia berharap Sekolah Rakyat dapat dibuka pada tahun ajaran baru ini, untuk jenjang SMP atau SMA, tentunya dengan tetap memperhatikan keputusan dari pemerintah pusat.
“Kalau melihat perkembangannya, di SMP atau SMA nanti, kita ikuti perkembangan nanti ya,” tambahnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo Rey Suwigtyo sebagai leading sektor program Sekolah Rakyat di Kota Probolinggo menerangkan, usai penetapan lokasi serta pelaksanaan pembangunan phisik, maka proses seleksi penerimaan peserta didik baru akan dilakukan langsung oleh pemetintah pusat.
“Proyek ini kan sifatnya nasional, dari pusat ke daerah, kita hanya menyediakan area saja untuk dibangun oleh pemerintah pusat, sama kita menyediakan untuk siswa, itupun nanti yang melakukan seleksi dari pemerintah pusat juga, jadi kita sekali lagi hanya menyediakan lahan sama anak-anak kota untuk masing-masing jenjang pendidikan,” jelasnya.
Sementara itu, Siti Romlah selakuKepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, menerangkan, Sekolah Rakyat dirancang dengan konsep sekolah asrama, diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia.
“Karena harapannya ini kan betul-betul memutus mata rantai kemiskinan, jadi anak-anak yang memang mau mengubah dirinya ya, jadi semangat untuk belajar, ini harapannya harus mau di boarding school (asrama) artinya mau, tidak kumpul dengan keluarga, tetapi full di boarding school, sehingga bisa dicetak karakternya, kemudian mereka berkelanjutan terus sampai nanti ke jenjang kuliah,” terangnya
Hadir mendampingi Walikota dalam peninjauan diantaranya, Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Asisten Administrasi Umum, Kepala Bappeda Litbang, Kepala BPPKAD serta Kepala perangkat daerah terkait.(*/Por)
0 Comments